FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun ini. Padahal, Rp 418 miliar sudah digelontorkan untuk renovasi stadion menyambut turnamen akbar tersebut. Ini menjadi berita yang paling banyak dibaca.
Selain itu, ada artikel tentang dilema Indonesia impor 2 juta ton beras tahun ini. Berikut rangkuman berita populer di kumparanBisnis sepanjang Kamis (30/3).
Rp 418 M Buat Renovasi Stadion Piala Dunia U-20
Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 2020 dan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2020, Kementerian PUPR ditugaskan untuk melaksanakan renovasi 2 stadion utama, yakni Stadion Kapten I Wayan Dipta Gianyar Bali, dan Stadion Manahan Solo, serta 15 lapangan latihan di 5 provinsi, yakni Jawa Tengah, Bali Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan.
Pelaksanaan renovasi 2 stadion utama dan 15 lapangan latihan ini dibagi menjadi 3 paket pekerjaan, dengan anggaran APBN keseluruhan mencapai Rp 418 miliar.
Pekerjaan konstruksi dari paket-paket tersebut dimulai sejak penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan kontraktor pelaksana pada 6 November 2020 silam.
Pada awal Februari 2023, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, persiapan renovasi stadion untuk Piala Dunia U-20 sudah selesai direvitalisasi dan siap digunakan.
"Sudah [selesai revitalisasi]. Menuju itu [100 persen]," kata Basuki di Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Kamis (2/2).
"Semua yang masuk dalam program [Piala Dunia] U-20 sudah [direvitalisasi] dan empat [venue] untuk latihan juga sudah," tambahnya.
Kemudian, pada Rabu (29/3) FIFA membuat pernyataan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Hal itu diputuskan usai pertemuan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di Doha, Qatar, Rabu (29/3) malam WIB.
“FIFA telah memutuskan, karena keadaan saat ini, untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U-20 World Cup 2023™. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin, dengan tanggal turnamen saat ini tetap tidak berubah,” bunyi pernyataan resmi FIFA.
Impor 2 Juta Ton Beras
Pemerintah berencana untuk impor 2 juta ton beras tahun ini. Dari jumlah itu, 500 ribu ton akan didatangkan dalam waktu dekat untuk memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Perum Bulog.
Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), menilai keran impor ini dibuka saat kondisi beras dalam negeri sedang tidak dalam kondisi langka. Pasalnya saat ini Indonesia tengah memasuki musim panen raya.
"Situasi sekarang tidak langka sebenarnya. Karena sedang panen besar, kalau kita datang ke pasar itu tidak langka," kata Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso kepada kumparan, Rabu (29/3).
Sutarto mengatakan, persoalan Bulog tidak bisa menyerap adalah karena harga. Harga gabah kering (GKP) panen saat ini mencapai Rp 5.700-6.000 per kg. Sedangkan Bulog menyerap (GKP) dengan harga Rp 5.000 per kg di tingkat petani, dan Rp 5.100 per kg di tingkat penggilingan.
Hal yang sama juga dikatakan Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori. Menurutnya, kesulitan Bulog itu salah satunya dipengaruhi faktor persaingan harga. Pembelian gabah kering panen (GKP) oleh Bulog di tingkat petani sebesar Rp 5.000 per kg, sementara harga pasar di atas harga tersebut.
"Kalau harga tinggi Bulog tidak bisa melakukan penyerapan sementara cadangan beras itu terus keluar untuk operasi pasar, bansos juga. Kan terus terkuras habis. Itu dilemanya," kata Khudori.
Khudori menghitung setidaknya setiap akhir tahun Indonesia harus memiliki ketersediaan beras hingga 7,5 juta ton. Hal itu yang harus dipenuhi agar Indonesia tidak impor beras lagi.
Tercatat, dua tahun berturut-turut Bulog mendapat penugasan impor beras. Akhir tahun lalu sebesar 500 ribu ton, dan tahun ini 2 juta ton.
"Idealnya, stok beras yang ada di masyarakat, baik di produsen, di konsumen, di penggilingan, pedagang, termasuk Bulog, setidaknya mencukupi 3 bulan. Kebutuhan tiap bulan kita kira-kira 2,5 juta ton. Jadi idealnya posisi di akhir Desember itu stok yang ada di masyarakat 7,5 juta ton," kata Khudori.
Khudori menjelaskan, panen padi di Indonesia tidak dilakukan sepanjang tahun. Ada bulan-bulan tertentu, khususnya akhir tahun hingga awal tahun yang menjadi waktu kritis musim paceklik. Sebelum masuk musim panen pada Maret, cadangan beras itu sangat dibutuhkan pada periode Januari-Februari.
"Mengacu survei BPS, Badan Pangan Nasional per 31 Desember 2022, itu jumlah stok beras yang di masyarakat itu cuma 4 juta ton. Kalau mengacu 7,5 juta ton itu, artinya kita masih ada defisit," jelasnya.