Ketua Fraksi Partai NasDem di DPR RI, Roberth Rouw, mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak melakukan cawe-cawe atau ikut campur dalam pilpres demi kepentingan pribadi.
Hal ini diungkap Roberth menanggapi Jokowi yang mengakui dirinya ikut cawe-cawe pilpres untuk kepentingan negara. Sebab menurut cawe-cawe Jokowi saat ini belum memperlihatkan demi kepentingan bangsa.
"Politiknya presiden, tapi secara politik nasional, kepentingan nasional. Kalau itu kita baru bicara jujur gitu. Kalau dia mau cawe-cawe, dia ingat semua dong, ngomong semuanya toh? Supaya oleh calon-calon siapa pun yang nanti terpilih ini kepentingan nasional, program nasional yang saya lakukan, supaya jalan semua bersama-sama, ya kan?" ujar Roberth dalam pernyataannya dikutip Rabu (31/5).
"Tapi dia kan tidak. Dia bangun kayak bangun blok-blok itu kepentingan beliau sendiri. Akhirnya nanti kan sangat berbahaya gitu, kalau nanti yang 'bukan ini [yang] naik'. Ini kan berbahaya. Program nasional yang beliau sudah canangkan yang katanya bagus ini, bisa-bisa tidak jalan," imbuh dia.
Roberth memandang, sikap Jokowi yang tak netral kepada sosok capres tertentu justru terlihat jelas.
"Saya kira kan kelihatan sekali ya kan, kita tidak bisa bicara oh ada ini-ini. Itu tergambar di dalam media semua itu tergambar. Jadi kita tidak bisa munafik ngomong beliau ini [netral], enggak bisa. Beliau juga enggak bisa bilang saya nggak ini [memihak], oh tergambar kok. Sudah tergambar, bukan baru kan? Dan itu semua di media kelihatan," papar dia.
Roberth juga meragukan niat Jokowi cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dari sikapnya terkait gugatan sistem pemilu di Mahkamah Konstitusi. Ia menilai, seharusnya Jokowi angkat bicara dan menolak sistem proporsional tertutup demi kepentingan negara.
"Cawe-cawe dong soal sistem ini, ya kan? Jangan nanti MK buat gaduh, ya kan? Jadi jangan presiden masuk cuma untuk kepentingan politiknya beliau. Beliau menyampaikan itu cawe-cawe di situ sebagai pimpinan negara, menjaga stabilitas. Kita sudah proses pemilu, sudah jalan 11 bulan lebih ya kan, tinggal 8 bulan lebih kenapa dia tidak juga warning kepada MK, supaya jangan buat gaduh? Ya kan?" ujar Roberth.
"Lihat bagaimana gaduhnya dengan pernyataan Denny kemarin, kita lihat Menteri Polhukam sampaikan kayaknya tidak ada masalah kalau itu [diubah], ini belum ada cetak kertas suara dan sebagainya. Jadi peluang itu dibuka juga oleh pemerintah melalui Mahfud, ini kan TDK boleh gitu ya kan. Harusnya mereka ikut mewarningkan proses ini suara rakyat ini," tandas dia.
Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media, Senin (29/5) di Istana Kepresidenan. Salah satu yang dibahas soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Usai pertemuan, Wapemred Kompas Yogi Nugraha mengatakan Jokowi banyak membahas soal cawe-cawe. Namun katanya, terkait kepentingan negara.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan hal ini mengatakan Jokowi tak akan mengendorse paslon tertentu. Soal paslon, ia menilai Jokowi netral.
"Lho, cawe-cawe kan bukan untuk berikan dukungan ke siapa. Kan untuk ciptakan iklim demokrasi yang lebih baik, yang tidak melanggar peraturan apa pun. Nggak, presiden nggak akan mengendorse," ujar Pramono usai menghadiri rapat DPR, Senin (30/5).