Ketua DPR Puan Maharani mendorong pemerintah untuk menemukan solusi mengatasi melonjaknya harga daging ayam dan telur di pasaran. Ia menekankan pentingnya dilakukan langkah-langkah strategis dalam meredam dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat akibat kenaikan harga bahan pangan.
Puan mencatat kenaikan harga daging ayam di pasaran telah mencapai Rp 34.000 per kg dari sebelumnya Rp 25.000 kg. Sementara itu harga telur ayam ras, mengalami kenaikan harga dari Rp 23.000 per kg menjadi Rp 34.000 kg. Bahkan di beberapa daerah di luar pulau Jawa, harga telur ayam mencapai Rp 42.000 per kg.
“Pemerintah tidak boleh membiarkan harga daging ayam dan telur terus melonjak, karena ini dapat memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari rakyat kita,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Senin (22/5).
Menurutnya, kondisi kenaikan harga bahan pangan sehari-hari itu harus cepat diatasi. “Pemerintah perlu segera mencari solusi efektif dan tindakan nyata untuk mengendalikan kondisi yang memberatkan rakyat ini,” ujar Puan.
“Ibu-ibu sudah mengeluh karena mahalnya bahan kebutuhan pangan. Kita tidak boleh tinggal diam, harus ada tindakan cepat sehingga kenaikan harga tidak berkepanjangan,” tambahnya.
Puan mengingatkan kenaikan harga daging ayam dan telur tak hanya berdampak terhadap masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga terhadap pedagang kecil dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Jaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersedian stok di pasaran untuk mendukung pelaku usaha kecil,” ungkap Puan.
Kenaikan harga daging ayam dan telur secara otomatis meningkatkan biaya produksi, terutama mereka yang memiliki usaha dengan ayam dan telur sebagai bahan utama produksi usahanya. Seperti pengusaha rumah makan dan pengusaha kue.
“Tentunya ini akan berdampak turunan. Karena biaya produksi meningkat, pelaku UMKM juga terpaksa menaikkan harga jualannya atau mengurangi kualitas dagangannya. Lagi-lagi, masyarakat yang akan dirugikan,” tutur Puan.
Puan memastikan DPR juga akan melakukan pengawasan terhadap program bantuan pangan berupa daging ayam dan telur dari pemerintah. Ia menekankan, jangan sampai program bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan malah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraih keuntungan.
“Bantuan ditujukan bagi masyarakat dengan kategori keluarga rentan harus tepat sasaran," ucapnya.
Puan menegaskan pentingnya pengawasan dan penerapan hukum yang ketat terhadap praktik monopoli, kartel, dan praktik bisnis yang merugikan konsumen. Hal tersebut harus menjadi prioritas pemerintah.
“Penanganan akurat terhadap monopoli, penimbunan, atau spekulasi harga harus dilakukan untuk mencegah kelangkaan dan peningkatan harga yang tidak wajar,” tegas Puan.
Lebih lanjut, Puan juga mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan berbagai aksi nyata untuk mengurangi beban masyarakat kecil akibat dampak kenaikan harga pangan. Salah satunya, menurut Puan, dengan memperbanyak kegiatan pasar murah.
“Pemerintah harus meningkatkan kegiatan pasar murah bagi masyarakat. Dengan begitu akan meringankan beban masyarakat, khususnya rakyat kecil. Karena pasar murah menyediakan bahan pokok dengan harga terjangkau sehingga dapat menekan kenaikan harga, sekaligus tetap menjaga daya beli masyarakat,” tutur Puan.