
KUPANG-PT Pertamina Patra Niaga memberikan sanksi pada SPBU Kompak Nomor 5686204 daerah Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, pada 18 Maret 2023.
Sanksi diberikan lantaran SPBU Kompak telah terbukti dari rekaman CCTV telah melakukan pengisian solar Jenis BBM Tertentu (JBT) ke pelangsir dari dispenser ke kendaraan yang bolak-balik dan ke mobil tangki transportir.
Sanksi yang diberikan ini berupa pencabutan alokasi produk yang diselewengkan yakni solar JBT selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 18 Maret 2023.
Hal ini disampaikan oleh Sekjen Head Communication dan Relation Pertamina Patra Niaga Regional dan Global Jatibalinus,Taufik Kurniawan, kepada media senin (20/3/2023) malam.
Dikatakan Taufik, bahwa agar masyarakat tidak terjadi kelangkaan untuk sementara waktu selama 1 bulan solar JBT, dialihkan ke SPBU 5686201, di Kota Lewoleba yang terdekat dengan SPBU yang dikenakan sanksi.
"Hal ini telah diatur dalam Perpres 191 tahun 2014 bahwa kewenangan Pertamina itu hanya menindak atau memberikan sanksi kepada setiap internal sampai sel terkecil yakni operator ataupun SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran. Sehingga berdasarkan perjanjian antara Pertamina dengan SPBU maka kepada yang bersangkutan dijatuhkan sanksi tersebut," ujarnya.
Taufik menuturkan, kalau terjadi pelanggaran, sanksinya variatif yaitu lisan, tulisan teguran ataupun pencabutan alokasi seperti yang dikenakan pada SPBU di Nubatukan ini.
"Adapun pencabutan hubungan usaha atau pemutusan hubungan usaha yang paling berat," ujar Taufik.
Ia juga mengatakan, pihaknya menekankan bahwa faktor utama penyelewengan solar atau BBM bersubsidi, kepada konsumennya terbukti dari memodifikasi tangki kendaraannya dan melakukan hal-hal lain.
Modus-modus kejahatan lain yang sebetulnya itu bisa dikenakan pidana berdasarkan perkara 191 tahun 2014 dari aparat penegak hukum terkait. Untuk itu, kami harapkan penegak hukum juga dapat memberikan sanksi kepada oknum pelangsir yang telah meresahkan masyarakat," harap Taufik.
Kontributor:Alexander Willy