
Mantan Ketum PBNU, Said Aqil, meminta Presiden Jokowi mencabut larangan buka bersama bagi seluruh menteri kabinet Indonesia Maju serta kepala badan dan lembaga.
Ia berpandangan, seharusnya Jokowi mempertimbangkan plus-minus kebijakan tersebut sebelum dikeluarkan.
"Dicabut kalau saya, kalau saya dicabut. Saya mohon dicabut. Kalau melarang instruksi agar tidak bukber kalau sesuatu yang mengeluarkan perintah atau imbauan dipertimbangkan banyak mana mudharat dan manfaatnya," kata Said di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3).
"Kira-kira kalau itu dikeluarkan manfaat apa mudharat itu menurut saya bijak namanya. Oh banyak mudharatnya nih ya jangan dikeluarkan. Oh ini banyak manfaatnya dikeluarkan. Pro kontranya banyak mana baik buruknya banyak mana sebuah imbauan kalau dikeluarin, harus dipikirkan itu nya dulu," lanjutnya.
Apalagi, Said menuturkan, arahan itu menyinggung perasaan umat Islam secara umum.
"Ya itu menyinggung, sebenarnya secara umum ya, menyinggung perasaan umat Islam," tutur dia.
Said menuturkan, buka puasa bersama menjadi tradisi di seluruh negara. Menurutnya, sebaiknya Jokowi tidak melarang bukber, namun meminta jajarannya untuk menghemat.
"Buka bersama di mana-mana saja di masjid Dil Haram di Mekkah bukber, amir-amir famili dari kerajaan bukber itu biasa. Hanya maksudnya barangkali baik untuk tidak pemborosan-pemborosan tinggal itu saja tekan saja jangan dilarang bukbernya. Pemborosan atau tidak gunakan APBN uang pribadi boleh," tutup dia.
Sebelumnya, larangan bukber dibuat melalui surat Surat Sekretaris Kabinet Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang diteken Seskab Pramono Anung pada 21 Maret 2023.
Di dalam surat itu Jokowi melarang buka puasa karena masa transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.
Pramono juga memberikan penjelasan tambahan terkait larangan itu dikeluarkan karena pejabat pemerintah dan ASN sedang mendapat perhatian tajam dari masyarakat. Sehingga mereka diminta untuk berbuka puasa dengan pola yang sederhana.
Diketahui, pejabat pemerintah dan ASN sedang disorot karena memamerkan gaya hidup dan barang mewah di media sosial. Harta mereka yang tidak wajar pun dipertanyakan publik.
"Untuk itu, Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat di dalam mereka melakukan buka puasa," kata Pramono, Kamis (23/3).
"Sehingga dengan demikian intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan contoh oleh Presiden itu merupakan acuan yang utama," tuturnya.