Parlemen Rusia menyetujui disahkannya rancangan undang-undang baru untuk mengirimkan surat panggilan wajib militer secara online.
Kini, notifikasi bahwa surat panggilan telah diterima oleh salah seorang warga akan terlihat pada aplikasi layanan sipil yang dikelola pemerintah, Gosuslugi.
Ketua Komite Pertahanan di parlemen Rusia, Andrei Kartapolov, menjelaskan bahwa terobosan terbaru ini merupakan suatu bentuk modernisasi terhadap cara penyerahan surat panggilan wajib militer yang dilakukan sebelumnya.
“Surat panggilan dianggap diterima sejak surat itu dimasukkan ke akun pribadi seseorang yang akan menjalani wajib militer,” kata Kartapolov.
Dikutip dari BBC, keputusan disahkannya RUU tersebut berdasarkan hasil pemungutan suara antaranggota parlemen yang digelar di Majelis Rendah Rusia atau Duma Negara, pada Selasa (11/4).
Dari 395 anggota parlemen yang hadir dan memberikan suara atas RUU itu, sebanyak 394 orang mendukung — satu di antaranya abstain. Secara keseluruhan, Duma Negara memiliki 450 anggota parlemen.
RUU tersebut akan lahir menjadi UU baru dan berlaku secara hukum, usai ditandatangani oleh Presiden Rusia Vladimir Putin yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.
Jika sudah diratifikasi, maka artinya setiap orang yang menerima notifikasi surat panggilan wajib militer di Gosuslugi akan diharuskan pula datang ke kantor pendaftaran setempat.
Bagi siapapun warga yang mangkir atau mengabaikan surat panggilan itu — maka mereka akan dilarang bepergian ke luar negeri dan terancam menghadapi pembatasan lainnya.
Mereka tidak akan bisa melakukan jual beli properti, SIM mereka dibatalkan, hingga tidak bisa mendaftarkan usaha kecil-kecilan.
Sebagai perbandingan, selama ini surat-surat panggilan wajib militer di Rusia hanya diserahkan secara langsung atau melalui perekrut. Namun, warga setempat — baik yang diharuskan wajib militer atau tidak, dapat menghindarinya dengan melakukan berbagai hal.
Contohnya, seperti pindah dari tempat tinggal mereka atau tidak membukakan pintu ketika petugas utusan perekrut militer datang. Sehingga pemerintah Moskow sedang berupaya untuk mempersempit celah bagi warganya yang ingin melarikan diri dari wajib militer.
Para kritikus mengatakan RUU ini merupakan bukti lebih lanjut bahwa otoritas Rusia sedang menciptakan suatu jaringan kamp penjara yang sempat terkenal di era Uni Soviet.
Salah satu pihak yang berargumen serupa adalah Ilia Krasilshchik — pendiri situs web Helpdesk, yang menawarkan saran atau bantuan bagi para pria Rusia untuk menghindari wajib militer dan mencegah dirinya dikirim bertempur di Ukraina.
“Portal online pemerintah yang tadinya nyaman ternyata memiliki sisi lain,” ungkap Krasilshchik dalam cuitannya di Twitter.
“Dalam sekejap, Anda bisa ditandai dan pintu keluar Anda dari negara ini bisa ditutup. Itu saja. Siapa yang butuh gelombang mobilisasi baru? Keluarkan orang satu per satu dalam antarmuka yang menarik dari negara digital,” sambung dia.
Secara terpisah, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov membantah klaim bahwa langkah yang diambil pemerintah bertujuan untuk menumpas banyaknya calon prajurit yang mangkir atau memperluas mobilisasi bagi pria Rusia.
“Ini hanya untuk memperbaiki catatan militer. Sistem ini harus sesuai dengan kebutuhan modern,” kata Peskov.
Lebih lanjut, sebenarnya Gosuslugi secara luas digunakan di Rusia untuk menerima layanan administrasi sipil penting — seperti mengajukan pembuatan paspor baru atau surat nikah, membayar tagihan dan denda, hingga membuat janji temu dengan dokter umum.
Namun, dengan disahkannya RUU terbaru ini Krasilshchik memperingatkan bahwa pemerintah telah mengubah Gosuslugi menjadi platform penyedia umpan bagi senjata Ukraina.