Sejalan dengan program pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan keuangan syariah serta untuk mewujudkan kemandirian ekonomi NU, maka PWNU Sumsel menginisiasi Gerakan Ekonomi Bersanad 1926.
Ketua Tanfidziyah PWNU Sumsel, Dr. KH. Amiruddin Nahrawi, M.Pd.I, mengatakan Gerakan Ekonomi Bersanad 1926 ini bertema revitalisasi pembangunan ekonomi kerakyatan Nahdlatul Ulama untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menurut pria yang disapa Cak Amir ini, untuk menjalankan sistem ekonomi kerakyatan dan mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi rakyat lemah oleh pemilik modal, maka rakyat perlu didorong untuk ikut atau mengambil bagian dari bisnis itu sendiri baik di hulu maupun hilir.
"Peranan dan dukungan dari BUMN diperlukan untuk membesarkan usaha rakyat karena rata-rata usaha rakyat lemah dari sisi permodalan dan lemah dari sisi manajemen," katanya.
Cak Amir bilang, sistem ekonomi kerakyatan dalam Gerakan Ekonomi Bersanad 1926 disandarkan (sanad) kepada gagas pemikiran KH Hasyim Asyari dan KH Wahab Hasbullah sewaktu mendirikan Nahdlatul Tujjar dan Syirkah ‘Inan tahun 1918.
"Gerakan ini diharapkan 143 juta jiwa warga nahdliyin dapat dihimpun dalam satu kekuatan ekonomi baru yang pada gilirannya akan menopang ketahanan ekonomi nasional," katanya.
Ada 5 langkah yang dilakukan PWNU Sumsel dalam menjalankan Gerakan Ekonomi Bersanad 1926 ini. Yaitu; memperkuat ideologi/akidah seluruh warga nahdliyin sebagai pondasi gerakan ekonomi kerakyatan, dan memperkuat semangat jam’iyyah dan jama’ah dalam bidang ekonomi di kalangan warga nahdliyin.
Lalu, membentuk badan usaha/koperasi milik jam’iyyah NU, saat ini hampir seluruh PCNU se-Sumsel telah memiliki badan usaha, membentuk agen penggerak ekonomi kerakyatan di tingkat desa dengan nama santri penggerak ekonomi pedesaan 1926 atau dikenal juga agen 1926.
"Yang kelima adalah melakukan kolaborasi dengan BUMN, Swasta, BUMD," katanya.
Cak Amir menambahkan, hampir seluruh PCNU di Sumsel telah membentuk badan usaha, dan salah satu bidang usahanya adalah bergerak dalam bidang keagenan pupuk melalui program makmur Kementerian BUMN.
Program itu yang diperuntukkan bagi kalangan warga nahdliyin. Keagenan pupuk melalui program makmur ini sangat relevan dengan NU karena dari 143 juta jiwa warga NU sebagian besar bekerja di sektor pertanian. Dari 33 juta petani atau 100 juta KK petani Indonesia diperkirakan 80-90 persen merupakan warga nahdliyin.
"Dengan populasi yang sebagian besar bergerak di sektor pertanian maka pembangunan pertanian tanpa melibatkan partisipasi NU tidak akan berkelanjutan dan hanya akan memperkuat sistem ekonomi kapitalis di bidang pertanian," katanya.
Cak Amir yang juga Komisaris Independen PT Pusri Palembang ini, menyampaikan bahwa permasalahan pendistribusian, penyaluran pupuk dan tingginya harga pupuk di tingkat petani yang banyak disuarakan oleh kalangan DPR RI belakang ini, secara tidak langsung hal ini merupakan gambaran praktik kapitalis ekonomi di bidang pertanian.
"Untuk mencari solusi komprehensif terhadap permasalahan pendistribusian pupuk harus melibatkan partisipasi petani dan NU sebagai organisasi yang warganya banyak bekerja di sektor pertanian," katanya.
Untuk itu, NU siap berpartisipasi dan bekerja sama dengan pemerintah dan PT Pupuk Indonesia guna menyelesaikan sekitar permasalahan pendistribusian pupuk ke petani ini. Termasuk proses peralihan mekanisme subsidi melalui Subsidi Langsung Petani (SLP) karena selain petani sebagian besar warga nahdliyin, secara organisasi NU juga memiliki organisasi sangat lengkap sampai tingkat RT yang bisa melakukan validasi data untuk kepentingan SLP.