Lampung Geh, Bandar Lampung – Ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi di Lampung melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2023.
Mereka menggelar aksi di depan kantor Pemerintah Provinsi Lampung. Dalam momen May Day ini, ratusan buruh di Lampung menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dicabut.
Tak hanya itu, mereka juga meminta agar pemerintah mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), menolak RUU Kesehatan, reforma agraria dan kedaulatan pangan.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lampung, Sulaiman Ibrahim mengatakan beberapa tuntutan itu disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dengan harapan dapat ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat.
"Dalam aksi May Day ini yang pertama tuntutan kami cabut Omnibus Law, kedua disahkan Undang-Undang tentang pekerja domestik, itu sudah 15 tahun tidak maju pemerintah dan ketiga ubah standar upah minimum berdasarkan undang-undang nomor 13," kata Ketua KSPI Lampung, Sulaiman Ibrahim saat diwawancarai Lampung Geh, Senin (1/5).
Menurutnya, buruh akan terus memperjuangkan hak-haknya, tak hanya memperjuangkan melalui aspirasi di lapangan namun juga di parlemen.
"Bahwa sekarang buruh itu sudah memiliki partai sendiri untuk memenangkan partai buruh, kita bukan hanya perjuangkan aspirasi di lapangan tapi juga di parlemen. Kita akan perjuangkan terus," jelasnya.
Aksi unjuk rasa memperingati May Day di Lampung ini berlangsung dengan tertib dan lancar di bawah pengawalan ketat dari pihak kepolisian, sementara pihak Pemerintah Provinsi Lampung juga menyambut aspirasi yang disampaikan oleh para buruh di Lampung. (Lih)