Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan oknum KPK ke Polda Metro Jaya terkait dugaan kebocoran dokumen hasil penyelidikan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Laporan tersebut dilayangkan pada 7 April 2023.
"Surat laporan sudah diterima anggota piket Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Bripda Suranta," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman saat dikonfirmasi, Minggu (9/4).
Dalam laporannya, MAKI melampirkan satu bundel, perihal laporan dugaan membocorkan dokumen hasil penyelidikan KPK perkara dugaan korupsi tunjangan kinerja Kementerian ESDM. Bonyamin tak menyebut oknum KPK yang dia laporkan.
Bagi Boyamin, tindak pidana pembocoran dokumen penyelidikan ini disebut sudah termasuk tindakan menghalangi penyidikan. Juga melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan komunikasi sama pihak berperkara, membuka informasi yang dikecualikan, membocorkan rahasia intelijen serta membocorkan surat dan keterangan yang dirahasiakan.
Untuk menguatkan laporannya, MAKI mengajukan Menteri ESDM Arifin Tasrif, Kepala Biro Hukum ESDM sekaligus Plh Dirjen Minerba Muhammad Idris Froyoto Sihite dan mantan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro sebagai saksi.
Sebelumnya, dugaan kebocoran dokumen rahasia penyelidikan kasus dugaan korupsi Tukin ESDM tersebar melalui sebuah tangkapan layar percakapan aplikasi WhatsApp ramai di media sosial. Berisi soal dugaan adanya kebocoran dokumen terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi pemotongan tunjangan kinerja di Kementerian ESDM.
Dokumen itu dikabarkan ditemukan penyidik KPK saat sedang menggeledah ruangan salah satu saksi di Kementerian ESDM pada akhir Maret 2023. Penyidik mendapatkan sebuah dokumen yang mirip laporan hasil penyelidikan KPK. Padahal, dokumen tersebut rahasia dan hanya kalangan tertentu saja yang memegangnya.
Saksi yang ruangannya ditemukan dokumen itu dikabarkan sudah diperiksa. Keberadaan dokumen itu turut dikonfirmasi. Berangkat dari keterangannya, diduga ada keterlibatan Pimpinan KPK berinisial Mr. F.
Baik KPK maupun Kementerian ESDM telah membantah temuan dugaan kebocoran dokumen tersebut.
Tapi Firli Bahuri sebagai salah satu pimpinan KPK dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan tersebut.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho membenarkan adanya laporan tersebut. "Kalau itu ada laporannya," kata Albertina saat dikonfirmasi, Jumat (7/4).
"Masih dalam proses," imbuhnya.
