MANADO – Sejumlah fakta pada beberapa tahun terakhir, Sulawesi Utara (Sulut) yang dikenal memiliki tingkat toleransi baik di Indonesia, justru terjadi aksi intoleransi seperti perusakan rumah ibadah, tempat ritual, dan pelarangan beribadah di beberapa tempat.
Hal ini mendorong Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manado menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan.
Perwakilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arif Maulana yang memberikan pengantar dalam FGD itu menjelaskan tentang hak beragama dan berkeyakinan yang dijamin oleh undang-undang, di mana perbedaan bukan berarti bangsa Indonesia itu terpecah.
"Kita lihat lagi dalam semangat Founding Fathers kita untuk pendidikan bangsa ini, kita berdiri di atas perbedaan tetapi kemudian perbedaan itu bukan berarti membuat masyarakat dan bangsa kita terpecah-pecah,” ujar Arif.
Frank Kahiking, Direktur LBH Manado menuturkan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut karena pihak LBH akan berfokus pada isu-isu Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (KBB).
“Tema yang diangkat ini tentunya ini merupakan sesuatu hal sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang bagaimana masyarakat berhak memeluk agama dan berkeyakinan,” tutur Frank.
Frank menjelaskan, di Sulut diketahui ada banyak agama serta kepercayaan yang dianut, sehingga penting untuk membuat pemetaan, isu dan persoalan yang ada di tengah lintas agama dan berkepercayaan.
“LBH Manado berharap diskusi seperti ini akan dilanjutkan kembali apalagi ada beberapa poin penting yang bisa dihasilkan,” ujar Frank.
Kegiatan ini sendiri menghadirkan 16 perwakilan agama, penghayat kepercayaan, akademisi, komunitas dan organisasi kepemudaan di Sulut, di antaranya Peruati, Gusdurian, Pemuda Muhamadiyah, Ahmadiyah, Bahai, Pukkat, Aman, Yahudi, Laroma, Tou Weru, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado.
manadobacirita