Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah masih kedodoran dalam perumusan kebijakan di sektor pertanian lantaran penyediaan data yang masih belum akurat dan mutakhir.
"Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa? Butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan akurat," tegasnya saat Peluncuran Sensus Pertanian 2023, Senin (15/5).
Menurut Jokowi, hal tersebut disebabkan sensus pertanian oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dilakukan 10 tahun sekali. Adapun tahun ini, sensus pertanian kembali dilaksanakan untuk ketujuh kalinya di Indonesia.
"Saya dukung sekali pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 ini dan pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu menurut saya juga kelamaan. Sudah berjalan berubah setiap tahun, keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu," katanya.
Dengan demikian, Jokowi menilai seharusnya sensus pertanian ini bisa dipercepat menjadi 5 tahun sekali untuk menghasilkan data yang akurat dalam memutuskan sebuah kebijakan.
"Mestinya ini setiap 5 tahun lah, biayanya juga enggak banyak, berapa sih mungkin Rp 3 triliun? Tapi penting bagaimana bisa saya memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling terupdate terkini," ujar dia.
Dia mencontohkan akurasi data pemerintah masih lemah dalam kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk para petani. Sehingga banyak petani yang berhak malah tidak kebagian pupuk bersubsidi.
Di lapangan banyak petani berteriak, Pak pupuk enggak ada. Mungkin suplainya kurang, mungkin distribusinya yang enggak betul. Tapi kalau datanya akurat, gampang sekali. Oh iya, bukan 9 juta ton tapi 13 juta ton, bisa rampung enggak ada keluhan," -Presiden RI, Joko Widodo.
Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan sensus pertanian di tahun ini akan berlangsung selama 2 bulan, dimulai pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023, melibatkan 190 ribu petugas sensus.
Margo melanjutkan, tujuan utama sensus ini adalah menyediakan data kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif hingga wilayah terkecil, meliputi data pelaku usaha pertanian by name by address dapat digunakan sebagai acuan program pemerintah di bidang pertanian.
"Biospasial statistik pertanian dan potensi pertanian termasuk urban farming, struktur demografi petani termasuk petani milenial, luas lahan pertanian menurut penggunaan jenis kepemilikan dan irigasi, penyediaan basis data UMKM di sektor petani, dan sebagainya," tuturnya.
Sensus ini mencakup 7 subsektor yaitu tanaman pangan hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan jasa pertanian. Margo berkata, responden yang akan di data meliputi usaha pertanian perorangan atau petani, berbadan hukum atau perusahaan dan usaha pertanian lainnya di seluruh Indonesia.