
Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa KPK harusnya bebas dari kepentingan politik. Pemberantasan korupsi tidak boleh tebang pilih.
JK menyamakan KPK dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI), bahwa kedua lembaga itu tidak boleh berpolitik praktis. Kalau DMI atau pengurus masjid, bicara politik, maka rumah ibadah bisa menimbulkan kekacauan.
Begitu juga KPK, kata JK, tidak boleh pilih-pilih dalam menindak.
"KPK ini juga berlaku adil seadil-adilnya, ini itu, karena sekarang ini ada suatu isu masyarakat, bahwa KPK berlaku tidak adil sehingga diperiksa oleh pengawas," kata JK saat menyampaikan pidato di kantor DMI di Jakarta Timur, Kamis (13/4).
Ketidakadilan KPK dalam memberantas korupsi akan menimbulkan protes atau ketidakpuasan masyarakat. Sama halnya dengan masjid bila dijadikan panggung kampanye: Jika satu diberi kesempatan maka semua akan menuntut.
Bayangkan, lanjut JK, kalau semua partai atau calon meminta kesempatan kampanye di masjid, maka yang terjadi adalah kekacauan.
"Kalau masjid itu boleh dipakai oleh politik, hancur masjid itu. Sama dengan KPK, berantas korupsi tidak bisa kalau pilih kasih," kata JK.
JK menyebut sekarang bagus ada Dewan Pengawas (Dewas) KPK, bisa mengawasi KPK agar tetap adil.
"Saya bilang, kan, KPK sama dengan masjid. Baru bisa masjid berfungsi kalau betul-betul itu mendengar […] tidak urusan politik macam-macam. Sama dengan KPK juga, baru bisa efektif kalau dia independen. Untuk itu jangan terjadi suatu pengaruh politik masuk ke situ. Seperti banyak diisukan," kata JK.
Belakangan, pimpinan KPK terkhusus Ketua KPK Firli Bahuri memang diadukan ke Dewas. Pengaduan tersebut terkait dugaan pelanggaran etik dalam pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dan dugaan pembocoran data penyelidikan di Kementerian ESDM.
Dan Dewas ini disebut bagus oleh JK. Sebagai pengawas KPK agar tetap independen.
"Karena itulah, bagus, lah, ada pengawas yang mengawasi. Dan itu adalah mekanisme yang bagus sebenarnya yang harus berjalan," kata JK kepada wartawan yang saat itu juga didampingi Wakil Ketua Nurul Ghufron.