
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit dua surveyor independen kadar nikel yang diduga tidak netral.
Plt Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Muhammad Wafid, mengatakan keputusan ini berdasarkan hasil rapat kerja (raker) Menteri ESDM dan Komisi VII DPR pada 24 Mei 2023.
Hasil raker tersebut yakni Komisi VII DPR meminta pemerintah melakukan audit BPKP terhadap 2 surveyor nikel yaitu PT Carsurin dan PT Anindya Wiraputra Konsult karena diduga ada ketidaknetralan dalam melakukan survei kadar nikel yang berpotensi merugikan pendapatan negara.
"Kondisi terakhir bahwa menindaklanjuti hasil Raker Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM pada 24 mei 2023, Ditjen Minerba telah berkoordinasi dengan BPKP untuk melakukan audit BPKP terhadap 2 surveyor yang dimaksud," ujarnya saat RDP Komisi VII DPR, Kamis (8/6).
Wafid menuturkan, kedua surveyor tersebut telah mendapatkan surat keputusan (SK) dari pemerintah untuk melakukan verifikasi kualitas dan kuantitas logam berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 11 Tahun 2020.
Sementara berdasarkan KepmenESDM 154/K/30/MEM/2020 diktum kedua, lanjut dia, pengawasan surveyor atau pelaksanaan verifikasi analisa kuantitas dan kualitas penjualan mineral yang dilakukan oleh surveyor, dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui metode uji petik oleh surveyor saksi.
Kemudian diktum ketiga, surveyor saksi adalah unit pelaksana di lingkungan Kementerian ESDM yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, perekayasaan, pengkajian, dan penerapan teknologi serta pelayanan jasa di bidang mineral dan batu bara, dalam hal ini Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara.
"Saat ini Ditjen Minerba sedang menyusun petunjuk teknis pengawasan pelaksanaan verifikasi kualitas dan kuantitas penjualan minerba sebagai acuan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja surveyor independen secara berkala dan sewaktu-waktu," jelas Wafid.
Adapun surveyor yang telah mendapatkan SK dari pemerintah adalah sebagai berikut:
– PT Sucofindo
– PT Surveyor Indonesia
– PT Jasa Mutu Mineral Indonesia
– PT Carsurin
– PT Geoservices
– PT SCCI
– PT Triyasa Pirsa Utama
– PT Anindya Wiraputra Konsult
– PT Tribhakti inspektama