Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan rekomendasi kepada PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), usai tidak merestui rencana impor KRL bekas dari Jepang.
Di mana, melalui surat hasil review tertanggal 27 Maret 2023, BPKP menilai impor KRL bekas dari Jepang itu tidak memenuhi kriteria.
Dalam berkas rekomendasi yang diterima kumparan, Ketua BPKP, Muhammad Yusuf Ateh meminta Direktur Utama PT KCI, Suryawan agar mempertimbangkan kembali rencana impor KRL bekas tersebut.
Pertama, melakukan penyusunan proyeksi kebutuhan sarana KRL beserta rencana pemenuhannya dengan lebih matang dan lebih mengutamakan sumber daya yang ada di dalam negeri.
Kedua, melakukan inventarisasi, identifikasi dan pemeriksaan untuk memastikan jenis kerusakan; jenis, daftar dan jumlah suku cadang yang discontinue; serta bentuk perawatannya untuk memastikan KRL yang dioperasikan tetap andal dan layak terutama dari aspek keselamatan, serta melaporkannya kepada DJKA (Ditjen Kereta Api Kemenhub) untuk dapat dibahas bersama guna dapat diambil solusi atas permasalahan yang terjadi.
Ketiga, melakukan modifikasi/ pengaturan jumlah loop maupun SF (jumlah kereta) untuk mengatasi penumpukan penumpang di line atau stasiun tertentu.
Keempat, berkoordinasi dengan PT INKA untuk dapat melakukan opsi terbaik atas sarana KRL yang ada saat ini, apakah akan cukup dengan perawatan rutin, atau overhaul, atau bahkan mungkin dengan modernisasi retrofit.
“Apabila memang harus dilakukan retrofit, maka harus dilakukan secara bertahap dan segara agar tidak terlalu mengganggu pelayanan kepada pengguna KRL,” tulis Yusuf dalam keterangannya yang dikutip, Rabu (5/4).
Laporan ini ditujukan untuk Kemenko bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenhub, Kementerian BUMN, Manajemen PT KCI dan manajemen PT INKA (Persero) sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas permasalahan yang terjadi.
Impor KRL Lantas Batal?
Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menjelaskan pihaknya akan mengikuti hasil audit dari BPKP. Artinya, tidak melakukan impor KRL.
"Sesuai dengan rapat pemerintah yakni akan mengikuti hasil audit BPKP," kata Febri kepada kumparan, Rabu (5/4).
"Kalau hasil audit BPKP begitu (tidak merestui impor) ya kami ikut saja," imbuhnya.
Meski begitu, Febri masih belum mengetahui apakah akan diadakan rapat koordinasi (rakor) kembali dengan kementerian terkait. Dia masih menunggu undangan Kemenko Marves.
"(Soal rakor) sebaiknya tanya ke Kemenko Marves," terang dia.