Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan di era teknologi digital saat ini masih ada negara di Asean yang tingkat inklusi keuangannya rendah bahkan hanya 3 persen.
Hal itu ia katakan dalam keynote speech saat High Level Dialogue (Seminar) on Promoting Digital Financial Inclusion and Literacy for MSMEs di Bali Nusa Dua Convention Center, Selasa (29/3).
Tak ayal, menurut Menkeu Sri Mulyani hal ini menjadi tantangan terbesar negara-negara di kawasan.
“Pengembangan teknologi dan inovasinya dalam inklusi keuangan melalui layanan digital telah meningkatkan dan memperdalam sektor keuangan, dan di saat yang sama, meningkatkan akses publik ke produk dan layanan finansial yang formal. Meskipun progres ini nampak menggembirakan, masih ada tantangan yang tersisa,” Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Salah satunya, eksklusi finansial (financial exclusion) yang menjadi tantangan besar dan faktor kritis dalam ekonomi tak hanya di Indonesia tapi juga Asean.
Eksklusi keuangan adalah keadaan seseorang yang tidak dapat memperoleh akses ke berbagai layanan perbankan karena berpenghasilan rendah berada di daerah terpencil.
Terutama bagaimana melibatkan UMKM dalam pengembangan dan partisipasinya. Beberapa negara ASEAN masih memiliki indeks inklusi finansial yang rendah, yang secara relatif menunjukkan adanya kesenjangan besar antar negara dalam kawasan, ini menurut Global Findex 2021. Ini adalah indeks yang diproduksi oleh AFC Bank Dunia.
“Masih ada disparitas yang sangat lebar dalam indeks inklusi finansial di anggota-anggota ASEAN. Angka inklusi keuangan ini mulai dari yang terendah 3 persen hingga 70 persen yang tertinggi di kawasan ASEAN,” kata Sri Mulyani.
Dengan kurangnya akses terhadap layanan finansial formal ini juga menunjukkan sebuah tantangan penting untuk mencapai akses tersebut, khususnya bagi para pelaku UMKM.
Di mana, UMKM memegang peranan terpenting dalam aktivitas ekonomi, terutama di Indonesia. “Jadi, Jadi, inklusi finansial bagi UMKM adalah salah satu dari agenda prioritas terpenting di ekonomi ASEAN, dan juga di Indonesia tentunya,” tambah dia.
Bagaimana kita akan mengembangkan ekosistem digital di dalam konteks memperkuat dan mendukung UMKM juga akan mendorong dan menciptakan sebuah peluang untuk mencapai sustainable development goals (SDGs). Mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesetaraan tentunya akan bergantung pada inklusi keuangan ini.