Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan jajaran DPP NasDem menggelar rapat setelah Kejaksaan Agung menahan Sekjen NasDem Johnny G Plate.
Plate ditahan atas dugaan korupsi proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) Bakti Kominfo.
Selain jajaran petinggi DPP NasDem yang hadir, ada menteri dari NasDem yaitu Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Pantauan di DPP NasDem Gondandia, Jakpus, Rabu (17/5), Siti Nurbaya dan Syahrul Yasin berdiri tidak jauh dari posisi Paloh. Keduanya tak ikut berkomentar soal kasus Plate.
Paloh menyerahkan kepada Presiden Jokowi soal nasib Plate di kabinet akan segera diganti dengan kader NasDem lagi atau yang lain.
"Reshuffle, kita terima, kita konsisten karena kita katakan itu hak prerogatif presiden dan kita tidak pernah goyang apa, yang kita utarakan apa, konsistensi itu sumbangsih yang diberikan partai," ucap Paloh.
"Salah-salah presiden enggak suka. Enggak ada yang lebih bodoh dari NasDem untuk mengajukan nama baru tanpa diminta presiden. Itu adalah hak prerogatif presiden," tegasnya.
Didepak dari Koalisi
Selama beberapa waktu terakhir, NasDem menjadi sorotan karena menjadi satu-satunya partai koalisi pemerintah yang mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Keputusan NasDem ini membuat partai yang dipimpin Paloh ini "dikucilkan".
Jokowi terang-terangan menyebut NasDem tidak diajak dalam pertemuan ketum parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka pada 2 Mei yang lalu. Ketum parpol dari PDIP, Gerindra, Golkar, PAN, PKB, PPP hadir di Istana kecuali NasDem.
"Ya, memang tidak diundang. NasDem itu, ya, kita bicara apa adanya, ya. Kan, sudah memiliki koalisi sendiri," kata Jokowi di Sarinah, 4 Mei yang lalu.
Tidak harmonisnya Jokowi dan NasDem memunculkan spekulasi akan ada reshuffle kabinet. Meski, pada akhirnya reshuffle tak kunjung dilakukan.
Namun, sinyal reshuffle semakin kuat begitu kasus Plate mencuat. Bahkan, Jokowi membuka kemungkinan mengganti menteri dari NasDem.
"Ya, bisa saja," kata Jokowi usai menghadiri Puncak Penanaman Mangrove Nasional oleh TNI se-Indonesia di Taman Wisata Alam, PIK, Jakarta Utara, Senin (15/5).
Dengan Plate yang sudah ditahan, maka Jokowi harus menunjuk Plt Kominfo. Paloh pun menyerahkan sosok Plt Kominfo kepada Jokowi.
"Kalau kita konsisten ini hak prerogatif presiden. Bagaimana kita mau mengajukan [nama Plt pengganti Plate]," pungkasnya.